Bawaslu Pacitan Gelar Sosialisasi Hukum untuk Pemilih Pemula di SMK Nurudh Dholam

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pacitan melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi hukum dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK Nurudh Dholam, Kebonagung, Pacitan, pada Jumat (18/7/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Muhammad Nur, M.Pd, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pacitan sebagai narasumber utama. Dalam kegiatan yang mengusung tema "Pemilih Pemula dan Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Hukum", Muhammad Nur menekankan pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini, khususnya bagi generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029 mendatang.

“Tema ini kami ambil mengingat pentingnya literasi berdemokrasi yang baik, terutama bagi kaum muda dan pemilih pemula. Mereka adalah ujung tombak masa depan bangsa. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih perlu ditanamkan sejak sekarang,” ujar Muhammad Nur di hadapan puluhan siswa-siswi peserta MPLS.

Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pemilih memiliki kesadaran hukum dan etika dalam berpartisipasi politik. Ia juga menambahkan bahwa pengenalan terhadap proses pemilu dan pentingnya integritas dalam menggunakan hak suara merupakan bagian dari pendidikan karakter.

“Kami berharap dengan adanya diskusi ini, para siswa tidak hanya mengenal apa itu pemilu, tetapi juga memahami peran strategis mereka dalam menentukan arah bangsa. Kami optimis, dengan pemahaman sejak dini, demokrasi Indonesia ke depan bisa lebih baik,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah dan peserta. Beberapa siswa bahkan aktif bertanya mengenai peran pengawas pemilu, proses pelaporan pelanggaran, hingga pentingnya menjaga netralitas dalam memilih.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pacitan terus berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum dan etika demokrasi di kalangan generasi muda. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan demokrasi partisipatif yang inklusif dan berintegritas menjelang Pemilu 2029.