Bawaslu Pacitan Ikuti Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Kupas Titik Rawan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu serta Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
|
Pacitan – Bawaslu Kabupaten Pacitan kembali berpartisipasi pada kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, secara daring Rabu (18/11/2026). Muhammad Nur selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mengikuti pembahasan di antaranya terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu serta problematika tata kelola penghitungan dan rekapitulasi suara.
Fritz Edward Siregar, akademisi Hukum Tata Negara Universitas Pancasila yang juga merupakan Anggota Bawaslu RI periode 2017–2022, mengulas materi bertajuk Titik Rawan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: Dari Laporan hingga Pelaksanaan Putusan. Dengan merefleksikan pengalaman Pemilu 2019 dan 2024, Fritz mengidentifikasi titik rawan yang perlu menjadi perhatian pengawas, meliputi penerimaan laporan, kualifikasi perkara, pembuktian, penyusunan putusan, dan pelaksanaan putusan.
Pada tahap penerimaan laporan, ketepatan menilai persyaratan formal dan materiil menjadi aspek penting, termasuk kejelasan alasan menerima atau tidak meregistrasi laporan. Penentuan kualifikasi perkara juga harus memperhatikan objek dan karakter persoalan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih mekanisme penanganan, baik pelanggaran administratif, sengketa proses, tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik.
Fritz turut menyoroti kualitas pembuktian yang harus bertumpu pada relevansi dan kecukupan alat bukti untuk menjelaskan unsur pelanggaran. Hasil pemeriksaan selanjutnya perlu dituangkan dalam putusan dengan pertimbangan yang menghubungkan fakta dan norma serta amar yang jelas. Pelaksanaan putusan juga harus dipastikan melalui verifikasi terhadap perbaikan yang diperintahkan, sehingga efektivitas penanganan perkara dapat dinilai dari tindak lanjutnya.
Pembahasan selanjutnya oleh I Gusti Putu Artha, Anggota KPU RI periode 2007–2012, terkait Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: Integritas Hasil, Akuntabilitas Penetapan, dan Kepastian Hukum Pemilu. Ia memaparkan persoalan mengenai integritas dan independensi penyelenggara tingkat bawah, perbedaan data pemilih pada DPT daring dan luring, kendala persyaratan KTP-el bagi pemilih yang baru berusia 17 tahun, persoalan penghitungan suara pada rekapitulasi tingkat PPK, serta keterlambatan pengunggahan data melalui Sirekap.
Sejumlah solusi turut disampaikan untuk menjawab persoalan tersebut. Penguatan integritas penyelenggara dapat dilakukan melalui program KKN Pemilu dan sistem silang penugasan PPS maupun TPS. Persoalan perbedaan data pemilih perlu memperhatikan keandalan data yang digunakan sebagai rujukan, sedangkan pemilih yang telah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki KTP-el perlu mendapatkan pengaturan alternatif dokumen kependudukan.
Pada tingkat kecamatan, pengawasan melekat oleh jajaran KPU dan Bawaslu menjadi perhatian untuk mengantisipasi persoalan penghitungan suara dalam proses rekapitulasi. Sementara itu, pengaturan Sirekap dalam undang-undang dan penguatan kewenangan Bawaslu dalam memantau ketepatan waktu penginputan data menjadi rekomendasi untuk meningkatkan transparansi proses rekapitulasi.
Muhammad Nur menilai materi yang telah disampaikan memberikan penguatan pemahaman terhadap aspek-aspek yang perlu dicermati dalam pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya ketepatan penanganan pelanggaran administratif dan pengawalan proses penghitungan serta rekapitulasi suara.
“Setiap tahapan memiliki titik rawan yang perlu dicermati secara serius. Penanganan pelanggaran administratif harus dilakukan secara tepat, demikian pula pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara yang membutuhkan integritas penyelenggara serta ketelitian dalam memastikan akurasi hasil pemilu,” ujar Muhammad Nur.
Dari pendalaman dan penguatan substansi kali ini, diharapkan jajaran Bawaslu Pacitan mampu meningkatkan pemahaman terhadap titik rawan penanganan pelanggaran administratif serta persoalan tata kelola penghitungan dan rekapitulasi suara sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengawasan pemilu.