Bawaslu Pacitan Ikuti Zoom Peer Learning Bawaslu Jatim: Birokrasi Kekinian Jadi Fokus Penguatan Kelembagaan

Pacitan – Bawaslu Kabupaten Pacitan mengikuti rapat peer learning edisi kedua yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (15/09/2025). Kegiatan ini mengusung tema modernisasi birokrasi sebagai upaya memperkuat kelembagaan pengawas Pemilu.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, dalam arahannya menegaskan pentingnya perubahan paradigma birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Selama ini kita tahu birokrasi identik dengan hal rumit, bertele-tele, dan lamban. Kini kita harus fokus pada input dan output,” ujarnya.

Warits menekankan empat pilar utama dalam penguatan kelembagaan pengawas Pemilu. Pertama, efektivitas dan efisiensi kinerja, di mana anggaran harus menghasilkan output sesuai program. Kedua, adaptasi digital yang mencakup pengelolaan arsip, administrasi, hingga pelayanan teknis berbasis teknologi. “Keterlibatan masyarakat tidak akan terwujud tanpa transparansi, dan transparansi itu bisa kita lakukan dengan mendigitalisasi kerja-kerja kita,” jelasnya.

Pilar ketiga adalah profesionalisme, yang tidak hanya diukur dari legalitas ijazah atau sertifikat, melainkan sikap dan cara kerja. Keempat adalah akuntabilitas, yakni kemampuan lembaga merespons cepat setiap kritik atau krisis yang muncul, termasuk di ruang publik digital.

Lebih jauh, Warits berharap forum peer learning menjadi ruang belajar setara untuk meningkatkan kualitas kerja pengawas Pemilu. “Saya berharap diskusi selanjutnya membahas isu-isu lebih tajam lagi,” katanya.

Mojokerto Jadi Pilot Project

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Nur Elya Anggraini, menambahkan bahwa modernisasi birokrasi merupakan kunci penguatan kelembagaan pengawas Pemilu. Ia mencontohkan, pilot project dimulai dari Bawaslu Kota Mojokerto melalui digitalisasi arsip.

“Di Srikandi, kita ternyata tidak bisa mendapatkan akses arsip. Nah, e-Arsip inilah jawabannya. Arsip yang berserakan bisa dihimpun secara digital, sehingga kita bisa punya akses penuh,” terang Eli, sapaan akrabnya.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan menerapkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk mengukur kapasitas SDM secara tepat. Bawaslu Jatim juga sedang menyiapkan Sistem Internal Satu Pintu (SISP) sebagai instrumen pengukuran kinerja setiap personel.

Langkah berikutnya adalah perbaikan di sisi eksternal, khususnya Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS). “Ke depan, pelapor dugaan pelanggaran pemilu bisa memantau sejauh mana progres laporan mereka,” jelas Eli.

Ia menegaskan, inisiatif ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, baik pimpinan maupun sekretariat. “Pekerjaan ini tidak akan bisa jika tidak dikerjakan bersama-sama,” pungkasnya.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan mendapatkan banyak masukan dan perspektif baru tentang pentingnya birokrasi modern dalam mendukung tugas pengawasan Pemilu yang transparan, profesional, dan akuntabel.