Cangkrukan Demokrasi Diskusi Humas Datin Bawaslu Jatim, Wadah Diskusi dan Refleksi Pascapemilu

Meski Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, namun Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajarannya menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi memperbaiki kualitas demokrasi di masa mendatang. 

Sebagai bentuk evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas kelembagaan, Divisi Humas dan Data & Informasi (Datin) Bawaslu Jatim menggelar diskusi bertajuk Cangkrukan Demokrasi, yang dibuka secara daring pada Kamis, 12 Juni 2025.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, membuka diskusi dengan menekankan bahwa Humas merupakan wajah lembaga.

Menurutnya, selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, Datin telah menjalankan peran vital dalam dokumentasi pengawasan melalui Rumah Data. 

"Forum seperti Cangkrukan Demokrasi menjadi ruang yang tepat untuk meningkatkan kapasitas dan kepekaan para pengawas terhadap dinamika demokrasi," kata Warits.

Arahan juga disampaikan Anggota Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, yang menilai bahwa diskusi daring seperti ini menjadi “oase” di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan. 

Ia mengapresiasi semangat para pengawas dalam terus belajar dan mengevaluasi diri meskipun bukan dalam masa tahapan pemilu. 

Koordinator Divisi Humas dan Datin, Dwi Endah Prasetyowati, menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukanlah penghalang bagi semangat pengembangan SDM pengawas. 

Justru masa non-tahapan dapat dimaksimalkan untuk berdiskusi, meningkatkan kapasitas, serta memperluas jejaring dengan berbagai lembaga eksternal.

Dalam forum seri pertama ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Masrukin, menjadi salah satu narasumber. 

Ia mengangkat tema "Pancasila dan Demokrasi" yang relevan dengan momentum bulan kelahiran Pancasila. 

Dalam pemaparannya, Masrukin menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga nilai fundamental yang harus menjadi napas dalam setiap proses demokrasi di Indonesia. 

Ia menyoroti pentingnya menjaga integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila.

Diskusi Cangkrukan Demokrasi juga menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bojonegoro. Cangkrukan Demokrasi ini diikuti tak hanya komisioner namun juga staf. 

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa meskipun di luar masa tahapan pemilu, Bawaslu tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang adaptif, reflektif, dan terus belajar. 

Upaya seperti ini penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, sekaligus menguatkan fondasi pengawasan yang lebih profesional dan berintegritas di pemilu mendatang.