Bawaslu Pacitan Cermati Dinamika Netralitas Aparatur, Demokrasi Adat, dan Hak Pilih Diaspora melalui Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2
|
Pacitan – Kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 kembali diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten Pacitan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber yang membahas berbagai persoalan strategis kepemiluan, mulai dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu dan Pilkada, demokrasi adat, hingga tata kelola Pemilu luar negeri dan perlindungan hak pilih diaspora.
Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, mengawali pembahasan dengan materi “Problematika Netralitas ASN dan Efektivitas Penegakan Sanksi: Jangan Hanya Mengawasi Jempol, Awasi Juga Kewenangan.” Ia menekankan bahwa persoalan netralitas ASN perlu dilihat lebih luas daripada aktivitas politik di media sosial atau kehadiran dalam kegiatan kampanye. Penggunaan kewenangan birokrasi, pengalokasian anggaran, distribusi bantuan, promosi jabatan, hingga pelayanan publik juga perlu menjadi perhatian pengawasan karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral.
Persoalan netralitas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan lokal. Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melalui materi “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilu/Pilkada,” menguraikan bagaimana jabatan, jaringan sosial, serta sumber daya pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk membangun dukungan politik. Politisasi birokrasi dan pemerintahan desa berpotensi mengganggu kesetaraan kompetisi elektoral, terutama ketika aparatur atau fasilitas publik digunakan untuk menguntungkan kandidat tertentu. Netralitas aparatur dan transparansi penggunaan sumber daya pemerintah menjadi faktor penting dalam mencegah praktik tersebut.
Persoalan integritas demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana hak politik masyarakat dijalankan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Perspektif tersebut disampaikan Cahyo Pamungkas, Ph.D., dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN, melalui materi “Demokrasi Adat, Hak Politik, dan Kontestasi Kekuasaan: Membaca Sistem Noken di Papua dan Partai Politik Lokal di Aceh.” Ia menguraikan keberagaman praktik demokrasi di Indonesia, khususnya mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat di Papua dan keberadaan partai politik lokal di Aceh. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik sosial, budaya, dan sejarah masyarakat turut memengaruhi praktik representasi politik. Pengakuan terhadap mekanisme demokrasi lokal tetap perlu memperhatikan kebebasan memilih, kesetaraan hak politik, keterwakilan kelompok masyarakat, dan akuntabilitas.
Keterjaminan hak politik tersebut selanjutnya menjadi perhatian dalam materi yang disampaikan Anis Hidayah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dengan tema “Tata Kelola Pemilu di Luar Negeri dan Perlindungan Hak Pilih Diaspora”. Ia mengangkat berbagai tantangan pemenuhan hak politik warga negara, terutama kelompok rentan dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Persoalan pendataan pemilih, keterbatasan akses informasi, hambatan administratif, intimidasi, dan aksesibilitas menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian. Penyelenggaraan Pemilu perlu memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilih tanpa diskriminasi maupun tekanan dari pihak lain.
Menanggapi materi yang telah dipaparkan, Muhammad Nur selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pacitan menilai pendalaman substansi kepemiluan memiliki arti penting dalam memperkuat kualitas pengawasan, khususnya dalam memahami persoalan hukum dan dinamika demokrasi yang berkembang di luar tahapan Pemilu. “Pendalaman materi seperti ini menjadi bekal bagi jajaran Bawaslu untuk mengidentifikasi potensi kerawanan, memahami persoalan secara objektif, serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan prinsip keadilan,” ujar Muhammad Nur.
Kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan demokrasi. Bekal pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat upaya pencegahan, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.