Bawaslu Pacitan Perkuat Pemahaman Problematika Data Pemilih, Pelindungan Data Pribadi, dan Etika Kepemimpinan Elektoral Melalui Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Pacitan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pacitan mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu mendalami substansi pengawasan dan tata kelola kelembagaan menuju Pemilu 2029.

Materi pertama oleh Ilham Sahputra, Anggota KPU RI periode 2017–2022, menyampaikan terkait Problematika Struktural Pemutakhiran Daftar Pemilih: Akurasi Administratif, Integritas Data, dan Jaminan Hak Konstitusional Pemilih. Ia menguraikan empat dimensi persoalan pemutakhiran data pemilih, yakni administrasi, hak pilih, integritas data, dan aspek konstitusional.

Beberapa persoalan yang dibahas meliputi data ganda, data pemilih meninggal dunia yang masih tercatat, perubahan domisili, ketidaksinkronan data kependudukan, serta warga yang memenuhi syarat memilih tetapi belum terdaftar. Persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas sumber data, koordinasi antar lembaga, kapasitas petugas, dan mekanisme verifikasi. Ilham juga membahas pentingnya akurasi dan inklusivitas dalam penyusunan daftar pemilih. Mekanisme verifikasi dan koreksi perlu memberikan kepastian terhadap data sekaligus menjamin warga yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Materi kedua disampaikan Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Melalui materi Perlindungan Data Pribadi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu: Dilema Transparansi, Hak Akses Pengawasan, dan Akuntabilitas Kelembagaan, ia membahas prinsip pelindungan data pribadi, pembagian kewenangan kelembagaan, serta pengaturan akses data pemilih.

Pembahasan menyoroti keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan privasi. Daftar pemilih perlu tersedia untuk kepentingan verifikasi dan pengawasan, sedangkan informasi sensitif seperti NIK dan nomor kartu keluarga memerlukan pembatasan akses untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam kaitannya dengan tugas pengawasan, Bawaslu memerlukan akses terhadap data pemilih untuk melaksanakan uji petik, pencocokan dan penelitian ulang, serta penanganan dugaan pelanggaran. Penggunaan data tersebut perlu disertai pembatasan tujuan, pengaturan hak akses berdasarkan kewenangan, pencatatan aktivitas, dan jaminan kerahasiaan.

Materi tersebut juga mengulas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Penguatan tata kelola kelembagaan, penunjukan pejabat pelindungan data pribadi, serta mekanisme pengamanan dan audit menjadi beberapa hal yang dibahas dalam persiapan menuju Pemilu 2029.

Selanjutnya materi dari Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017 dan Ketua DKPP periode 2020–2022. Ia mengangkat tema Etika dan Integritas Electoral Leadership: Penguatan Akuntabilitas Kelembagaan.

Dalam pemaparannya, Prof. Muhammad menjelaskan lima prinsip kepemimpinan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu menghormati hukum, menjaga netralitas dan ketidakberpihakan, mengedepankan transparansi, menjamin akurasi, serta memprioritaskan pelayanan kepada pemilih. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik.

Ia juga membahas pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi jajaran pengawas pemilu. Substansi pengawasan perlu disampaikan secara komunikatif, inklusif, dan mudah dipahami masyarakat. Keberhasilan penyampaian pesan didukung tiga elemen, yaitu visual melalui bahasa tubuh, vokal melalui intonasi dan artikulasi, serta verbal melalui pemilihan kata yang sederhana dan terstruktur.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pacitan, Muhammad Nur, menyampaikan bahwa pendalaman materi tersebut memberikan perspektif penting bagi jajaran pengawas dalam memahami tata kelola pemilu, khususnya terkait akurasi data pemilih, pelindungan data pribadi, serta integritas penyelenggara pemilu.

“Pengawasan pemilu membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi dan persoalan yang berkembang dalam setiap tahapan. Materi mengenai tata kelola data pemilih dan pelindungan data pribadi menjadi bekal penting agar jajaran pengawas mampu menjalankan kewenangannya secara tepat, menjaga akuntabilitas, serta memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” ujar Muhammad Nur.

Rangkaian materi dalam kegiatan ini memberikan penguatan pengetahuan bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Pacitan mengenai pengawasan pemutakhiran data pemilih, pelindungan data pribadi, serta etika dan akuntabilitas kelembagaan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional, berintegritas, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.