Bawaslu Pacitan Gelar Diskusi Rutin Hukum Seri 1, Bahas Penghapusan Presidential Threshold dan Ambang Batas Pilkada

Bawaslu Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Diskusi Rutin Hukum Seri 1 secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 26 Juni 2025. Diskusi ini mengangkat tema “Penghapusan Presidential Threshold dan Permasalahan Ambang Batas Pilkada: Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada”.

Kegiatan ini menghadirkan Torik Abdul Azis Wibowo dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, Torik membedah persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas pencalonan dalam Pilkada yang dinilai memiliki implikasi besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

“Penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi lebih banyak calon pemimpin muncul dari berbagai latar belakang. Namun, ini juga menghadirkan tantangan dalam stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan,” jelas Torik dalam paparannya.

Diskusi ini dibuka dan dipandu oleh Muhammad Nur, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pacitan. Dalam pengantar diskusinya, Muhammad Nur menekankan pentingnya membedah isu-isu strategis kepemiluan sebagai bagian dari edukasi hukum dan penguatan pengawasan partisipatif.

Acara ini diikuti oleh berbagai pihak yang diundang dalam Zoom Meeting, termasuk Ex. Panwascam Pemilu dan Pilkada 2024, serta perwakilan dari Karangtaruna dan KNPI Kabupaten Pacitan. Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pandangan, pertanyaan, dan tanggapan dari peserta, menandakan tingginya antusiasme dalam menyikapi tema yang diangkat.

Dengan terselenggaranya diskusi ini, Bawaslu Pacitan berharap dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan hukum sekaligus mendorong wacana reformasi sistem pemilu dan Pilkada agar semakin demokratis dan inklusif.