Bawaslu Pacitan Gelar Sekolah Rakyat, Perkuat Pemahaman Indeks Kerawanan Pemilu

Pacitan, 8 Juni 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pacitan kembali menggelar kegiatan Sekolah Rakyat pada Senin (08/06/2026) di Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran staf sekretariat sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami isu-isu strategis kepemiluan dan pengawasan pemilu.

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pacitan, Muhammad Nur. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemahaman terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi hal yang sangat penting sebagai instrumen untuk memetakan potensi kerawanan pemilu secara lebih terukur.

Menurutnya, IKP tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap suatu daerah, melainkan sebagai alat deteksi dini yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun strategi pencegahan serta pengawasan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh Aji Setyawan yang memaparkan secara komprehensif terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), mulai dari konsep dasar, tujuan penyusunan, dimensi dan indikator kerawanan, hingga pemanfaatan hasil IKP dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu. Ia juga menjelaskan bahwa data IKP dapat menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menentukan prioritas pengawasan sesuai dengan karakteristik kerawanan di masing-masing wilayah.

Penyampaian materi berlangsung secara interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi. Berbagai pertanyaan dan diskusi berkembang, mulai dari metode penyusunan IKP, sumber data yang digunakan, objektivitas penilaian, hingga peran jajaran pengawas dalam pengumpulan data serta strategi pemanfaatan hasil IKP untuk mendukung program pencegahan di tingkat daerah.

Melalui kegiatan Sekolah Rakyat ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan berharap seluruh peserta dapat memahami fungsi strategis IKP sebagai instrumen pencegahan, serta mampu mengimplementasikan hasil pemetaan kerawanan dalam mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif, efektif, dan berintegritas.