Lompat ke isi utama

Berita

Dari Integritas Ruang Digital hingga Klientelisme Elektoral, Bawaslu Pacitan Ikuti Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Dari Integritas Ruang Digital hingga Klientelisme Elektoral, Bawaslu Pacitan Ikuti Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Pacitan – Rangkaian Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 berlanjut dengan pembahasan mengenai transformasi digital pemilu dan pengawasan berbasis teknologi, disinformasi serta integritas ruang digital dalam pemilu, hingga politik uang dan klientelisme elektoral beserta tantangan pencegahannya, Kamis (19/11/2026). Muhammad Nur selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pacitan turut mengikuti kegiatan kali ini yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan secara daring.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk pola kampanye, penyebaran informasi, hingga mekanisme pengawasan. Persoalan tersebut menjadi pokok pembahasan Khoirunnisa Nur Agustyati, Anggota Dewan Eksekutif ANFREL, mantan Direktur Eksekutif Perludem periode 2020–2025, sekaligus peneliti kepemiluan, melalui materi Transformasi Digital Pemilu dan Pengawasan Berbasis Teknologi.

Khoirunnisa menjelaskan bahwa kemajuan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan baru dalam menjaga integritas pemilu. Teknologi ini memungkinkan pembuatan gambar sintetis, manipulasi wajah dan suara melalui deepfake, penyebaran konten secara masif menggunakan jaringan bot otomatis, serta pemanfaatan machine learning untuk menyusun strategi micro-targeting berdasarkan karakteristik pemilih. Kemampuan teknologi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik dan membentuk pilihan politik masyarakat melalui informasi yang tidak autentik.

Selain persoalan manipulasi informasi, keterbukaan dan keamanan data pemilih juga menjadi perhatian. Ketersediaan data pemilu yang tepat waktu, lengkap, terperinci, mudah dianalisis, dan dapat diakses secara luas diperlukan untuk mendukung partisipasi publik serta memperkuat kepercayaan terhadap hasil pemilu. Namun, keterbukaan tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi. Pengaturan kewenangan akses, persetujuan pemilih, pembatasan penggunaan data, penyediaan kanal pengaduan, serta penerapan keamanan teknis seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor menjadi beberapa aspek yang ditekankan dalam tata kelola data pemilu.

Pemanfaatan teknologi juga berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dan penghitungan suara. Dalam kampanye digital, penggunaan teknologi AI perlu diatur agar tidak menghasilkan rekayasa atau manipulasi yang menyesatkan pemilih. Sementara itu, rekapitulasi berbasis teknologi perlu disertai audit manual secara acak untuk memastikan kesesuaian prosedur dan hasil penghitungan suara di TPS. Khoirunnisa turut menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, platform media sosial, media, dan organisasi pemeriksa fakta dalam membangun ekosistem digital yang demokratis.

Persoalan penggunaan teknologi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan informasi yang diterima masyarakat. Hurriyah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI), mengangkat isu Disinformasi dan Integritas Ruang Digital dalam Pemilu: Operasi Pengaruh, AI Generatif, dan Strategi Pengawasan. Menurutnya, integritas pemilu juga ditentukan oleh kualitas informasi yang membentuk persepsi dan preferensi politik pemilih.

Hurriyah menguraikan empat bentuk operasi pengaruh melalui disinformasi, yaitu persuasi untuk membentuk preferensi pemilih, polarisasi untuk memperbesar perpecahan sosial-politik, demobilisasi untuk menumbuhkan sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap pemilu, serta delegitimasi untuk merusak kepercayaan terhadap kandidat, penyelenggara, maupun hasil pemilu. Operasi pengaruh tersebut dapat berlangsung melalui penyebaran narasi manipulatif yang terorganisasi dan tidak selalu bertujuan memenangkan kandidat tertentu, tetapi juga dapat diarahkan untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Kemampuan AI generatif semakin memperbesar tantangan tersebut karena konten manipulatif dapat diproduksi dalam skala besar dan disebarkan dengan cepat. Konten sintetis juga dapat dibuat menyerupai rekaman atau pernyataan autentik sehingga berpotensi membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan perlu memperhatikan pihak yang mengorganisasi dan membiayai operasi pengaruh, pola penyebarannya, serta dampaknya terhadap keadilan kompetisi dan kebebasan pemilih.

Hurriyah menekankan bahwa penanganan disinformasi harus tetap memperhatikan batas antara informasi manipulatif dengan kekeliruan, opini, satire, dan kritik politik yang sah. Setiap tindakan pengawasan perlu memiliki dasar aturan yang jelas, didukung bukti memadai, serta dilaksanakan secara transparan dan proporsional. Koordinasi dengan KPU, platform digital, aparat penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan disinformasi.

Di luar tantangan ruang digital, praktik politik uang masih menjadi persoalan mendasar dalam menjaga kualitas kompetisi elektoral. Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, membahas persoalan Politik Uang dan Klientelisme Elektoral: Pola, Determinan, Perilaku Pemilih, dan Tantangan Pencegahan.

Adi menjelaskan bahwa praktik jual beli suara dalam pemilu muncul melalui berbagai bentuk pemberian, mulai dari uang tunai, barang, logistik, sembako, hingga bantuan sosial yang diarahkan untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Fenomena ini memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara calon dan pemilih yang dapat membentuk ketergantungan dalam kontestasi elektoral.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah paradoks sikap masyarakat terhadap politik uang. Meskipun praktik tersebut dilarang dalam undang-undang, hasil survei yang dipaparkan menunjukkan bahwa 69,8 persen responden berada dalam kelompok yang menerima pemberian uang dari calon. Angka tersebut merupakan gabungan responden yang berkomitmen memilih pemberi uang, belum tentu memilihnya, maupun memilih calon yang memberikan jumlah paling besar. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap politik uang masih menjadi tantangan dalam membangun perilaku pemilih yang independen.

Materi tersebut juga memperlihatkan bahwa preferensi masyarakat terhadap pemberian dalam kampanye cukup beragam. Sembako menjadi jenis pemberian yang paling banyak disebutkan responden sebesar 41,9 persen, disusul uang sebesar 27 persen. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa praktik politik uang dapat hadir melalui berbagai bentuk pemberian yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Muhammad Nur menilai rangkaian materi tersebut memberikan pemahaman penting mengenai perubahan tantangan pengawasan pemilu, mulai dari perkembangan teknologi hingga praktik politik yang memengaruhi kebebasan pemilih. “Pengawasan pemilu harus mampu membaca perkembangan pola pelanggaran dan potensi kerawanan yang terus berubah. Di ruang digital, integritas informasi dan perlindungan data pemilih harus menjadi perhatian, sementara dalam kontestasi elektoral pencegahan politik uang membutuhkan pemahaman terhadap pola pemberian dan perilaku pemilih. Hal ini penting agar pengawasan dapat berjalan secara adaptif dengan tetap menjaga hak dan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya,” ujar Muhammad Nur.

Dengan kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2, jajaran Bawaslu Kabupaten Pacitan diharapkan semakin memahami tantangan pengawasan pemilu di tengah perkembangan teknologi dan dinamika politik masyarakat. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal untuk mengembangkan pengawasan berbasis teknologi, menjaga integritas ruang digital, serta meningkatkan upaya pencegahan politik uang dan klientelisme elektoral.