Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Pacitan Ikuti Diskusi Kamis Manis Vol. 8, Perkuat Pemahaman Penanganan Pelanggaran dan Kesiapan Menghadapi Potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

20 November 2026

Pacitan – Bawaslu Kabupaten Pacitan mengikuti kegiatan Diskusi Kamis Manis Volume 8 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini mengangkat tema “Refleksi Penanganan Pelanggaran: Penanganan Pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024”.

Bawaslu Kabupaten Pacitan diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP Datin), Fajar Dino Prawika, bersama Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (PPPSH), Desi Pipian Pujakusumo, beserta staf. Keikutsertaan jajaran ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan memperkuat pemahaman terkait tugas, kewenangan serta langkah penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Diskusi menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Anwar Noris, S.H. dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Uray Juliansyah, S.Pd., M.H., C. Med. sebagai pemantik. Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini adalah Purwanto, ST dari Bawaslu Kabupaten Magetan dan Arifian, S.E. dari Bawaslu Kabupaten Landak. Diskusi dipandu oleh Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd. selaku moderator dengan penanggap Moh. Murtado, S.H. dari Bawaslu Kabupaten Landak dan Abdul Alam Amrullah, M.A. dari Bawaslu Kabupaten Malang.

Dalam pembahasannya, peserta diajak mencermati pengalaman penanganan PSU pada Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Landak. Kedua daerah tersebut memiliki pengalaman berbeda terkait dasar pelaksanaan PSU. Di Kabupaten Magetan, PSU dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang pada empat TPS. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain adanya pemilih yang tidak hadir karena berada di luar daerah maupun luar negeri tetapi tercatat dalam daftar hadir serta adanya pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak diperkenankan menggunakan haknya.

Sementara itu, di Kabupaten Landak, PSU berawal dari rekomendasi Bawaslu kepada KPU Kabupaten Landak atas dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Dari dua TPS yang direkomendasikan, satu TPS melaksanakan PSU pada 2 Desember 2024. Pengalaman tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya ketelitian jajaran pengawas dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah penanganan dugaan pelanggaran tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Ketika ditemukan persoalan dalam proses pemungutan suara yang berujung pada pelaksanaan PSU, Bawaslu perlu mencermati kemungkinan adanya dugaan pelanggaran lain, termasuk pelanggaran kode etik maupun tindak pidana Pemilihan. Setiap dugaan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku dengan didukung data serta alat bukti yang memadai.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya kesiapan pengawasan sebelum, selama dan setelah pelaksanaan PSU. Persiapan tersebut mencakup pencermatan data pemilih, pengawasan logistik, kesiapan jajaran pengawas hingga pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pengalaman Magetan dan Landak menjadi pembelajaran bahwa setiap persoalan di TPS membutuhkan respons yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pacitan, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menambah wawasan dan memperoleh pembelajaran langsung dari pengalaman penanganan PSU di daerah lain. Pengetahuan tersebut penting sebagai bekal menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Jajaran pengawas perlu memiliki pemahaman yang komprehensif agar mampu mengenali potensi pelanggaran sejak dini serta mengambil langkah sesuai tugas, kewajiban dan kewenangannya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan juga memperkuat kesiapan dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk apabila terdapat kondisi yang berpotensi menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah Kabupaten Pacitan. Kesiapan tersebut membutuhkan pemahaman regulasi, ketelitian dalam pengawasan, koordinasi antarlembaga serta kemampuan melakukan penanganan dugaan pelanggaran secara profesional.

Keikutsertaan dalam Diskusi Kamis Manis Vol. 8 diharapkan dapat menjadi bekal bagi Koordinator Divisi PP Datin, Kepala Subbagian PPPSH dan seluruh staf dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Penguatan kapasitas pada masa non-tahapan merupakan bagian dari persiapan kelembagaan agar Bawaslu Kabupaten Pacitan lebih siap menghadapi dinamika dan potensi permasalahan ketika tahapan Pemilu dan Pemilihan kembali berlangsung.

Bawaslu Kabupaten Pacitan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat kesiapan penanganan pelanggaran guna mengawal proses demokrasi dan menjaga kemurnian suara serta hak konstitusional masyarakat.